Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Kendari, MitraKepolisian — Sikap MPR yang meminta kepada Presiden Jokowi agar memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memotong sejumlah fasilitas MPR, mendapat reaksi keras dari LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat).
Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal mengatakan, sikap MPR itu menunjukkan arogansi yang memalukan dan mencoreng lembaga MPR RI sendiri.
“LSM LIRA setuju kebijakan Menkeu untuk memangkas sejumlah anggaran yang tidak produktif. Malah jika perlu lembaga-lembaga yang jadi beban dan tidak produktif dibubarkan saja agar tidak membebani anggaran negara,” ujar Jusuf Rizal menjawab pertanyaan media di Kendari usai melantik Pengurus DPW Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebagaimana diberitakan, melalui Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi agar memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memotong sejumlah anggaran untuk Penanganan Covid-19. Permintaan tersebut dikatakan hasil kesepakatan 10 Pimpinan MPR.
Menurut Jusuf Rizal, permintaan MPR agar Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan sika arogansi yang memalukan. Yang tidak memiliki “sense of crisis” di tengah Pendemi Covid-19.
Jusuf Rizal, pria berdarah Batak-Madura yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center menjelaskan sikap MPR itu memalukan, karena Lembaga MPR RI itu sudah seperti “preman” yang mengancam dengan cara meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
“Melihat kondisi ini sangat miris. Kualitas MPR RI, otaknya hanya bicara fasilitas dan uang. Sedangkan kinerjanya tidak signifikan. Wajar anggarannya dipotong Menkeu,” tegas Jusuf Rizal sambil menambahkan mendukung kebijakan Menkeu potong anggaran MPR RI.
Dikatakan, Menkeu Sri Mulyani bukan orang bodoh yang tidak pandai menilai kinerja lembaga yang diberi anggaran. Masak kerja MPR hanya seperti selebritis terus diberi anggaran tanpa kinerja yang bagus. Itu mengkhianati rakyat.
Kerja MPR RI itu hampir tidak ada, jika dilihat kewenangannya. Maka diberi peran mensosialisasikan Empat Pilar. Tapi ini juga hasilnya tidak jelas dan terukur. Dampak sosialisasi itu apa?. Yang ada radikalisme dan intoleransi justru tambah marak.
“Karena itu LSM LIRA mendesak BPK harus mengaudit penggunaan anggaran Empat Pilar. LSM LIRA menduga pemanfaatan dana sosialisasi Empat Pilar hanya jadi Bancakan kelompok kepentingan yang beraroma KKN,” tegas Jusuf Rizal yang juga Wartawan senior itu.
Jusuf Rizal juga meminta Presiden Jokowi agar mengefektifkan penggunaan anggaran melalui evaluasi kinerja setiap lembaga, agar kebocoran anggaran bisa ditekan dan kinerja maksimal dapat tercapai untuk Indonesia Maju.
