Jakarta (MitraKepolisian) – Munculnya gerakan-gerakan yang mencoba mengganggu kinerja pemerintah dengan menghembuskan nada kebencian dan ketidakadilan ditengarai sebagai langkah dan gerakan bawah tanah yang dilakukan kelompok pendukung Khilafah ataupun daulah islamiyah eks HTI.
Hal ini dikatakan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Bin Ali Mahdi Al-Hamid, menyikapi adanya rencana demonstrasi 14 Mei 2022 serta gerakan-gerakan di tengah masyarakat yang memojokkan pemerintahan Jokowi-KH.Maruf Amin.
“Mereka itu kelompok KAMI beserta pengasong khilafah eks-HTI, terus bergerak untuk mengacaukan kerja kerakyatan yang dilakukan pemerintah. Mereka menyuarakan berbagai isu negatif dengan harapan pemerintah turun” ujar Habib Syakur kepada media, Sabtu (7/5/2022).
Habib Syakur bahkan menyebut kelompok Khilafah eks HTI itu membentuk tim khusus yang bergerak secara diam-diam ke tengah masyarakat untuk menyuarakan kebencian pada pemerintah.
“Termasuk mereka membentuk tim khusus lobi kepemimpinan nasional. Mereka bergerak underground bawah tanah mengacaukan konsentrasi rakyat. Mendeskreditkan konsentrasi pemerintah,” jelasnya.
Yang bikin heran, lanjut Habib Syakur, kelompok eks-HTI ini membuat narasi bahwa kekuatan Pemerintahan Presiden Jokowi itu ada pada sosok Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kemudian mereka berbicara masalah oligarki ke pemerintahan Jokowi. Ini oligarki yang mana? Apa mereka tau makna oligarki? Nyatanya kan enggak ada oligarki di negeri ini,” tandas Habib Syakur.
Lebih jauh Habib Syakur menegaskan fakta bahwa di era Presiden Jokowi ini lah posisi konglomerat dan pengusaha semakin tidak terlibat apalagi melakukan intervensi terhadap kebijakan pemerintah.
Justru, lanjut Habib Syakur, Presiden Jokowi mengangkat dan memberikan posisi kepada mantan-mantan konglomerat di eranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pejabat, bahkan menteri anggota kabinet.
“Konglomerat di eranya pak SBY banyak dipertahankan sebagai menteri. Contohnya Menteri Perdagangan M. Lutfi yang merupakan mantan menterinya pak SBY,” jelas Habib Syakur.
“Makanya, jika Jaksa Agung berani menetapkan menteri perdagangan M. Lutfi sebagai tersangka, maka itu luar biasa,” lanjutnya.
Habib Syakur memaparkan, para eks-HTI akan terus bergerak dan berusaha mencuci otak masyarakat, bahkan para pejabat, seolah-olah banyak ketidakadilan terjadi di Republik ini.
“Pertanyaan saya, kalau pemerintah dianggap banyak tidak adil, terus yang adil yang mana?masak daulah khilafah? Ya enggak lah,” tukas Habib Syakur.
Ia juga menegaskan bahwa munculnya rencana demonstrasi pada 14 Mei 2022 itu sangat jelas tujuannya adalah mengacaukan kinerja pemerintah. Kemudian yang diperalat adalah mahasiswa dan buruh. Mereka pun dicekoki agar mau menyuarakan seolah-olah ada ketidakadilan di Republik ini.
Lantas, siapa yang mengambil keuntungan dari aksi demo dan upaya mendeskreditkan pemerintah? Habib Syakur menegaskan bahwa yang bergerak itu adalah rezim masa lalu.
“Yang bergerak memang rezim masa lalu dan pengusaha masa lalu. Mereka lebih senang kalau pekerjaannya tak terganggu. Mereka juga rentan terpapar radikalisme HTI,” lanjut Habib Syakur.
Habib Syakur memberikan bocoran bahwa kelompok eks-HTI ini selalu membuat penegasan bahwa jika khilafah dianggap fantasi, maka HTI akan mewujudkan fantasi tersebut. Maka mereka bergerak lagi bergerak lagi.
Lantas, kenapa Luhut Binsar Pandjaitan yang sasaran tembak? Habib Syakur menilai karena dianggap sebagai menteri yang menjadi kekuatan utama kabinet Jokowi-KH. Maruf Amin.
Habib Syakur kemudian menjelaskan aksi demonstrasi dan pengerahan massa sebaiknya jangan dilakukan ketika suasana hari raya idul fitri masih terasa. Jangan sampai ibadah puasa kemudian kehilangan makna gara-gara ada kelompok yang menebar kebencian. Padahal saat ini situasinya adalah Halal Bihalal.