Jakarta, MitraKepolisian.com – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J Rachbini menilai wacana penghapusan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung dipilih rakyat dan dikembalikan ke sistem pemilihan melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak relevan.
Salah satu argumentasi yang diajukan Didik adalah terkait literasi dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sudah jauh lebih baik dibanding pada masa awal kemerdekaan.
Ia pun membandingkan ketika dulu pemilihan melalui lbaga perwakilan MPR yang terdiri atas DPR, Utusan Golongan, dan Utusan Daerah masih bisa diterima, karena tingkat literasi masyarakat Indonesia saat itu masih rendah. Berbeda dengan sekarang, mayoritas rakyat sudah cerdas dengan lirerasi yang baik.
“Jika di sistem jalan raya banyak pelanggaran dan semerawut jangan infrastruktur jalannya dibongkar diganti yang lain,” kata Didik.
Ia mengingatkan sistem baru yang menggantikan (Pilpres langsung) bisa jadi menjadi lebih buruk dan menghasilkan pemimpin tiran, karena bisa mengendalikan lebih mudah para anggota DPR dan MPR yang memilih presiden.
“Pada saat ini pun presiden dapat dengan mudah mengendalikan pada anggota DPR melalui hanya beberapa pemimpin partainya,” tandas salah satu pendiri lembaga kajian INDEF tersebut.
Dalam analisisnya, Didik J Rachbini sebenarnya menilai wacana pemilihan presiden kembali ke MPR ini sehat dan bukan tanpa alasan dan bukan tanpa sebab. Demokasi langsung yang telah dijalankan empat kali pemilihan presiden memperlihatkan banyak ekses negatif karena perilaku politisi, yang melanggar aturan main, politik uang, praktek politik curang dan banyak lagi hal negatif lainnya.
Ia menilai Indonesia berhasil menjalankan demokrasi langsung ini meskipun banyak kelemahan, tetapi tampil di kancah internasional sebagai salam satu demokrasi tebesar di dunia.
“Demokrasi juga berkembang sesuai konteks sosial ekonomi masyarakat, teruama tingkat pendidikan. Apa hubungan demokrasi dan pendidikan? Jawaban yang sederhana, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi tuntutan terhadap demokrasi,” kata Didik.
Didik menjelaskan, Indonesia pada awalnya menganut sistem demokrasi perwakilan dimana para pendiri bangsa mempertimbangkan bahwa tingkat literasi melek huruf rakyat Indonesia tahun 1940-an jauh di bawah 10 persen. Lebih 90 persen penduduk tidak mengenyam pendidikan sehingga tidak paham betul apa demokrasi itu. Karenanya, demokrasi dengan sistem perwakilan adalah sistem yang tepat disajikan oleh pendiri bangsa pada waktu itu.
Para pendiri bangsa menempatkan demokrasi dalam sistem perwakilan karena rakyat yang melek huruf sangat sedikit. Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Utusan Golongan serta Utusan Daerah adalah penjelmaan rakyat secara keseluruhan yang memilin presiden, sebagai pemimpin tertinggi.
Nah, Didik J Rachbini mengingatkan bahwa sekarang keadaan sudah sangat jauh berbeda, tingkat literasi bangsa sudah 97 persen lalu mau kembali kepada undang-undang dasar 1945, apa argumennya?
Kata Didik, Reformasi 25 tahun yang lalu mengubah demokrasi menjadi sistem pemilihan langsung yang mengagetkan seluruh rakyat Indonesia karena banyak ekses negatif politik uang, konflik dan partai-partai yang seolah tidak siap menghadapi sistem seperti ini.
Bahkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, merasakan sistem seperti ini sangat melelahkan sehingga muncul kehendak beberapa pihak untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dimana rakyat mewakilkan kembali kedaulatannya kepada anggota MPR untuk kembali memilih Presiden.
Bagaimana pun tingkat pendidikan akan menentukan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sistem demokrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan literasi suatu bangsa, maka tuntutan terhadap demokrasi semakin meningkat.
“Memang demokrasi langsung terasa melelahkan, banyak ekses negatif yang menyertainya karena keterlibatan masyarakat yhang meluas, yakni hampir 200 juta pemilih,” jelasnya.
Kata Didik, wacana akademis, dengan pikiran yang rasional dan argumen yang baik sangat diperlukan. Pemikiran presden terpilih juga bagian dari wacana sehat di dalam demokasi bangsa ini.
“Namun demikian, memotong sistem pemilihan langsung tidak bisa dilakukan begitu saja karena kita menghadapi kendala-kendala dan ekses negatif yang cukup meluas,” tukasnya.
“Justru usaha yang harus kita lakukan memperbaiki dua hal mendasar, yakni sistem dan aturan main yang baik dan tegas dan mengubah perilaku politisi dan rakyat yang memilihnya, terutama politik uang yang menjadi penyakit akut dari demokrasi ini,” tutup Didik J. Rachbini.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
