Jakarta, MitraKepolisian.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengapresiasi kebijakan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan.
“Balil Lahadalia layak jadi pahlawan karena mengerti bagaimana seharusnya bangsa ini mengapresiasi jasa Ormas Keagamaan, yakni dengan memberi kesempatan mengelola lahan tambang,” kata Habib Syakhur kepada awak media, Jumat (14/6/2024).
Habib Syakur berharap kementerian ataupun lembaga pemerintah lainnya bisa meniru cara Bahlil dalam memperlakukan Ormas Keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya.
Habib Syakur menilai sudah selayaknya ormas yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia dan dalam tegaknya NKRI diberikan apresiasi. Yakni dengan memberi ruang yang luas dalam mengelola sumber kekayaan alam Indonesia. Harta karun negara yang terpendam di bumi pertiwi.
Terkait sikap Muhammadiyah yang enggan mengambil izin tambang, Habib Syakur menilai itu menjadi hak Muhammadiyah untuk menolak atau menerima. Namun ia berpesan jangan sampai ada prasangka buruk kepada pemerintah.
“Sikap Muhammadiyah kita harus hormati. Tapi hal ini karena salah komunikasi saja. Komunikasinya yang kurang,” ujarnya.
Adapun kepada pihak yang mengkritik kebijakan Bahlil, Habib Syakur menganggap mereka itu kurang paham nilai bangsa.
“Kalau menurut saya, yang mengkritik tambang dikasi ormas keagamaan adalah yang tidak punya rasa spiritualitas mendalam. Termasuk soal nasionalisme, kurang atau jangan-jangan tidak ada,” kata Habib Syakur.
“Karena yang mengkritik itu berdasarkan prasangka buruk saja kepada pemerintah. Sementara niat baik pemerintah tidak dipahami,” lanjutnya.
Ulama asal Malang Raya ini juga menyinggung tentang Muhammadiyah yang menarik uangnya di Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga menimbulkan gejolak keuangan. Bagi Habib Syakur hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya komunikasi dari pemerintah dengan Muhammadiyah yang jasanya juga sangat besar bagi bangsa Indonesia.
Jika komunikasi itu berjalan lancar, Habib Syakur menilai Muhammadiyah tidak akan bersikap seperti itu.
“Saya menilai dalam masalah Muhammadiyah ini, pemerintah yang salah. Kurang komunikasi dan tidak bisa memberi apresiasi saja. Jasa NU dan jasa Muhammadiyah pada bangsa ini sangat besar. Harusnya itu selalu dijadikan pijakan,” tuntas Habib Syakur.