JAKARTA, MITRAKEPOLISIAN.COM | Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengapresiasi ketegasan dan konsistensi Polri dalam memberantas premanisme. Mulai dari preman jalanan, preman berseragam ormas hingga preman yang bersembunyi di balik rapihnya setelan dasi dan jas.
Dalam kurun waktu 9 hari terhitung sejak 1-9 Mei 2025, Polri berhasil mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Diikuti dengan penangkapan tiga pejabat Kadin Kota Cilegon yang diduga memalak sebuah perusahaan dengan meminta proyek senilai Rp5 triliun.
“Penghargaan luar biasa patut kita sematkan pada Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas ketegasan dan konsistensinya dalam memberantas premanisme. Penting untuk menjaga kamtibmas dan iklim investasi di Indonesia,” kata R Haidar Alwi, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, pemberantasan premanisme telah sejak lama menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Polri. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan pernah mengakui bahwa kinerja Polri terkait hal itu belum cukup baik. Meskipun beberapa kali terjadi pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh Polri, premanisme malah semakin tumbuh subur.
“Tanpa bermaksud mendiskreditkan kepemimpinan Kapolri sebelum-sebelumnya, sulit untuk dipungkiri kalau premanisme telah mengakar kuat. Ditambah lagi kompleksnya permasalahan sosial dan luasnya tugas Polri menjadikannya kian sulit diberantas,” ujar R Haidar Alwi.
Upaya pemberantasan premanisme mulai terlihat secara bertahap setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memerintahkan reformasi menyeluruh dan berkelanjutan di tubuh Polri. Dirintis Jenderal Tito Karnavian dan dilanjutkan oleh penerusnya hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak awal menjabat telah menunjukkan komitmennya dalam memberantas premanisme. Laporan masyarakat dan instruksi presiden dilaksanakan dengan sigap dan tanggap. Betul-betul presisi sesuai program transformasi kepolisian yang diusungnya,” jelas R Haidar Alwi.
Tidak mudah untuk fokus bekerja di tengah masifnya kebencian yang ditanamkan terhadap Polri. Terlebih di era media sosial yang berkembang pesat, Polri selalu serba salah di mata kelompok tertentu.
“Caci-maki dibalas Polri dengan prestasi. ‘No viral no justice’ merupakan bentuk partisipasi aktif publik dalam mendukung dan mengawasi kinerja Polri. Karena dalam memberantas kejahatan, Polri tidak bisa sendiri. Perlu peran serta masyarakat dan ‘stakeholders’ lainnya,” pungkas R Haidar Alwi.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
