Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, MitraKepolisian.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyoroti dinasti politik di Kabupaten Bengkalis, Riau yang sangat terang benderang.
Pasalnya, Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni berkuasa dengan ditopang oleh dua anaknya sendiri yang menjadi Ketua dan Wakil ketua DPRD Bengkalis, yakni Septian Nugraha (Ketua DPRD) dan M Arsya Fadillah (Wakil Ketua DPRD). Adapun sang paman dari ibunya (adik bupati), yakni Bobi Kurniawan juga menjadi anggota DPRD Bengkalis dari Partai Demokrat.
Tak berhenti sampai di situ, M Arsya Fadillah selain sebagai Wakil Ketua DPRD juga merangkap jadi Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bengkalis. Kemudian Septian Nugraha yang sekarang Ketua DPRD tengah mencalonkan diri menjadi Ketua DPC PDIP Bengkalis. Bahkan Bobi Kurniawan sebagai adik Bupati Bengkalis sudah bersiap menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Bengkalis.
“Ini apa-apaan sih, kok satu keluarga menduduki jabatan strategis tertinggi. Bupati dan DPRD harusnya saling mengontrol. Mustahil sistem pemerintahan bisa berjalan baik, kalau Bupatinya adalah Ibu, sedangkan ketua DPRD wakilnya adalah anaknya,” kata Habib Syakur dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Habib Syakur pun meminta agar partai politik, terutama PDIP jangan menerima pencalonan Septian Nugraha menjadi ketua DPC.
Menurut Habib Syakur, ideologi partai dan sistem bernegara akan dihancurkan kalau dinasti dibiarkan terjadi.
“Saya berharap Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan mencoret dan membatalkan pencalonan anak Bupati Bengkalis menjadi calon ketua DPC PDIP Bengkalis,” tegas Habib Syakur.
“Kayak tidak ada orang lain yang hebat aja di Bengkalis. Kok satu keluarga memegang semua kekuasaan,” lanjutnya.
Habib Syakur menilai sistem chack and balancing dalam pemerintahan di Bengkalis mustahil bisa terjadi, dan justru sebaliknya, kongkalikong untuk kepentingan keluarga dan kelompok akan berjalan mulus.
“Contohnya saja untuk penganggaran, siapanyang akan mengontrol kalau bupati dan DPRD adalah Ibu dan Anak. Yang ada penggunaan anggaran untuk kepentingan keluarga dan kelompok kerabat saja. Rakyat Bengkalis akan dirugikan,” tegas Habib Syakur.
Oleh sebab itu, Habib Syakur mendesak agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jangan tutup mata, apalagi membiarkan hal ini terjadi.
“Kemendagri wajib menegur Buapti Bengkalis dan keluarganya. Rusak sistem bernegara dan sistem pemerintahan daerah kalau ini dibiarkan,” jelas Habib Syakur.
Ulama asal Malang Raya ini juga mengingatkan bahwa dinasti politik itu erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi uang rakyat. Sebab dalam politik dinasti, kekuasaan wilayah itu diatur seperti rumah tangga sendiri.
“Negara kita negara republik, rakyat berdaulat. Lha kalau kayak di Bengkalis semua diatur keluarga ya artinya kedaulatan rakyat itu diinjak-injak. Pasti ada yang tidak beres dalam proses ini,” lanjutnya.
Habib Syakur pun menyoroti masalah anggaran dan potensi terjadinya korupsi di Bengkalis yang dikenal memiliki APBD tertinggi di Riau, yakni mencapai Rp3,3 triliunan tahun 2025, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp4,1 triliun.
“Ini saya minta agar KPK dan Kejaksaan Agung mencermati, anggaran APBD Bengkalis yang sebesar itu dipergukanan untuk apa saja dan ke mana arahnya. Sebab potensi penyelewengannya sangat besar karena satu kabupaten digarap oleh satu keluarga. Ini rawan sekali,” tuntas Habib Syakur.
