Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Simalungun, MitraKepolisian.com – Bupati LSM LIRA Simalungun, Sumatera Utara mengkritik keras Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaMBGng dinilai mubazir dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Hotman mengatakan, program MBG adalah kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak.
Namun problem menjadi runyam ketika banyak terjadi keracunan MBG di daerah-daerah, sedangkan orang tua murid yang anaknya keracunan makanan menjadi bingung ke mana harus mengadu. Karena itu, Hotman meminta program MBG dibatalkan alias diberangus!
“Sebelum memakan korban yang lebih banyak dan yang lebih parah, segera batalkan Program MBG sebab memang sama sekali tidak ada masyarakat yang membutuhkan MBG itu serta tidak ada manfaat,” kita Hotman dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (23/10/2025).
Hotman mengatakan, yang mendapat keuntungan dari Program MBG hanya penyedia, pengelola, pemborong proyek yang menyedot anggaran APBN Ratusan Triliun tersebut.
“Segeralah batalkan Program MBG itu Pak Prabowo, gantilah program lain yang menyentuh langsung kepada masyarakat sebelum semakin banyak korban,” tandas Hotman yang anaknya keracunan MBG dan dirawat di RS Harapan Pematangsiantar, Simalungin.
Terkait Program MBG di Kota Pematangsiantar atau Kabupaten Simalungun, yang bertindak sebagai perpanjang tangan Pemerintah Pusat di tingkat Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini Bobby Nasution.
Selain itu, beberapa pihak dari Pemerintah Pusat dan Daerah juga terlibat dalam pelaksanaan Program ini, antara lain :
1. Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertugas mengelola program dan memastikan kelayakan operasional dapur MBG di Daerah.
2. Kemendagri melalui instruksi menteri-nya, Kemendagri meng-instruksikan Pemerintah Daerah untuk membentuk Satgas guna membantu pengawasan pelaksanaan MBG.
3. Satuan Tugas Tingkat Daerah dibentuk diberbagai Daerah untuk ber-kolaborasi dengan BGN dalam mempercepat pembentukan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, dan/atau Catering.
4. Pemerintah Daerah termasuk Bupati dan Walikota memiliki peran dalam menyediakan infrastruktur pendukung, memperkuat rantai pasokan bahan lokal, dan membantu distribusi makanan.
Dari ke empat poin diatas, kata Hotman, dapat kita nilai batas tugas dan tanggung jawab masing-masing Satuan Tugas Tingkat Daerah bahwa Bupati dan Wali Kota hanya sebagai fasilisator infrastruktur pendukung, memperkuat rantai pasokan bahan pokok lokal dan membantu pendistribusian makanan, bukan sebagai penanggung jawab.
Pelaksanaan “Program MBG” didasarkan pada Standard Operating Procedure (SOP) yaitu serangkaian instruksi tertulis yang merinci langkah-langkah kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan guna mencapai efektivitas dan konsistensi dalam bekerja yang bertujuan memastikan semua tugas dijalankan dengan cara seragam, efisien dan sesuai standar, serta memperjelas alur kerja, wewenang dan tanggung jawab.
Fungsi SOP mengurangi kemungkinan masalah dalam kualitas kerja. Memberi kejelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang atau unit kerja.
“Keracunan MBG adalah akibat makanan yang ter-kontaminasi bakteri yang menjadi tugas dan tanggung jawab BGN sebagai pengelola program dan penjamin kelayakan operasional dapur MBG di Daerah yang ber-kolaborasi denga SPPG atau Catering sebagai pengusaha yang ber-orientasi profit atau keuntungan, bukan tanggung jawab walikota atau Bupati,” jelas Hotman.
Nah, Hotman mengingatkan bahwa proses produksi yang tidak mengikuti standar atau SOP yang ditetapkan adalah pelanggaran hukum, dengan hukuman penjara 2 tahun + denda sebanyak Rp5 Miliar.
“Dapatkah Pelaku MBG dituntut pertanggung jawaban-nya atas kasus korban keracunan di hadapan hukum?” kata Hotman penuh tanda tanya.
