Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, MitraKepolisian.com – Legitimasi sosial yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai sangat kuat.
Hal ini dibuktikan oleh hasil survei terbaru Haidar Alwi Institute (HAI) yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korps bhayangkara itu mencapai 78,3 persen.
Pendiri HAI, Ir. R Haidar Alwi dalam paparan survei mengatakan, capaian ini menandai tren positif, sekaligus peningkatan dibandingkan survei Litbang Kompas pada Oktober 2025 yang mencatat tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 76,2 persen.
Dalam kajian hukum institusional dan sosial, tingkat kepercayaan masyarakat di atas 70 persen termasuk kategori tinggi, khususnya bagi institusi penegak hukum yang secara inheren bersentuhan langsung dengan penggunaan kewenangan negara.
“Oleh karena itu, capaian ini mencerminkan bahwa Polri masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat,” jelas Haidar Alwi, Rabu (14/1/2026).
Survei HAI dilaksanakan pada 3–10 Januari 2026 dengan melibatkan 1.500 responden berusia 17 tahun ke atas yang telah menikah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (CAPI) dengan teknik multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Distribusi sampel disusun secara proporsional berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 287,6 juta jiwa.
Sebanyak 840 responden berasal dari Pulau Jawa, 327 dari Sumatera, 111 dari Sulawesi, 93 dari Kalimantan, 84 dari Bali dan Nusa Tenggara, serta 45 responden dari Maluku dan Papua. Dari sisi karakter wilayah, responden perkotaan mencapai 56 persen, sedangkan responden pedesaan sebesar 44 persen.
“Ketika responden ditanya, “Sejauh mana Anda percaya kepada Polri?” sebanyak 56,1 persen menyatakan “percaya” dan 22,2 persen menjawab “sangat percaya”. Dengan demikian, total responden yang menyatakan percaya terhadap Polri mencapai 78,3 persen,” papar Haidar Alwi.
Di sisi lain terdapat 12,7 persen responden yang menyatakan “tidak percaya” dan 5,4 persen menjawab “sangat tidak percaya”. Artinya, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri berada di angka 18,1 persen, sementara 3,6 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Survei ini juga mengukur sejumlah indikator kinerja Polri dengan skala penilaian 1–5. Indikator keamanan dan ketertiban mencapai skor tertinggi dengan nilai rata-rata 3,97.
Selanjutnya, profesionalisme aparat berada di posisi kedua dengan skor 3,91, pelayanan publik sebesar 3,84, serta integritas dengan skor 3,78. Sementara itu, indikator keadilan dalam penegakan hukum berada di posisi terendah dengan skor 3,69.
Haidar memaparkan bahwa temuan ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap peran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan relatif kuat.
Namun demikian, aspek penegakan hukum dan integritas moral aparat masih menjadi catatan penting.
Kedua indikator tersebut dipandang krusial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum di negara demokratis.
Ke depan, jelas Haidar Alwi, tantangan Polri bukan hanya sekadar mempertahankan tingkat kepercayaan yang sudah relatif tinggi, namun juga menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan berintegritas.
“Keberhasilan dalam menjawab tantangan tersebut akan menjadi penentu utama apakah kepercayaan publik dapat terus meningkat atau justru mengalami stagnasi,” ungkap Haidar Alwi.
Perlu diingat bahwa survei ini bersifat potret sesaat. Sebab, persepsi masyarakat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan pemberitaan.
