Oleh: Dwi Taufan Hidayat
KETIKA hukum dan badai politik mengancam, sebagian politisi memilih jurus “tegak lurus” pada penguasa. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi, siap masuk Gerindra jika Presiden Prabowo memerintah. Sebuah langkah yang terasa familiar, apalagi di bawah pemimpin yang dikenal rekonsiliatif dan sangat akomodatif, di mana kesetiaan sering jadi mata uang politik paling aman.
Tegak Lurus, dari Jargon ke Doktrin Survival
Dalam politik Indonesia, “tegak lurus” telah berevolusi dari sekadar jargon organisasi menjadi doktrin survival tingkat tinggi. Mengutip KompasTV (6/8/2025), Budi Arie Setiadi tanpa ragu menyatakan siap masuk Partai Gerindra jika diperintah Presiden Prabowo Subianto. Alasan yang dia berikan sederhana sekaligus strategis: “Kita tegak lurus dengan perintah presiden.”
Bagi penonton awam, itu terdengar seperti loyalitas murni. Bagi yang lebih sinis, itu terdengar seperti asuransi politik: sebuah perisai dari jerat hukum atau badai kritik. Apalagi, publik ingat Budi Arie bukan figur sembarangan dia Ketua Umum Projo, mesin relawan yang mengawal Jokowi selama dua periode (Kompas.com, 20/7/2025). Kini, bunga kesetiaan itu tampaknya menemukan musim mekar baru di ladang politik yang berbeda.
Candaan yang Tak Pernah Benar-Benar Candaan
Momen ini bermula di Kongres PSI, Solo, 20 Juli 2025. Mengutip Kompas.com (20/7/2025), Prabowo menggoda Budi Arie: “Masuk PSI ya kau? Bukan?” disambut riuh tawa peserta. Pilihan pun dilempar: PSI atau Gerindra. Bagi sebagian orang, ini hanya candaan ringan. Namun di panggung politik, candaan dari presiden sering kali adalah isyarat strategis. Seperti bisikan di medan perang: pendek, santai, tapi mengubah posisi pasukan.
Respons Budi Arie pun tak kalah cepat. Mengutip CNN Indonesia (6/8/2025), ia menjawab mantap: “Siap! Ikut perintah Presiden Prabowo, kita kan anak buahnya Pak Prabowo.” Dalam satu kalimat, ia memosisikan diri bukan sekadar pejabat, tapi loyalis garis depan. Sebuah langkah preventif, barangkali, untuk berjaga dari badai yang bisa datang kapan saja baik dari arena hukum, opini publik, atau konflik internal.
Payung Akomodasi yang Lebih dari Sekadar Naungan
Di titik ini, penting diingat bahwa Prabowo bukan presiden biasa. Mengutip Kompas.com (2024), ia dikenal sebagai tokoh rekonsiliatif dan sangat akomodatif, membuka pintu bagi lawan-lawan politik untuk menjadi kawan, bahkan memeluk mereka dalam kabinetnya. Ini membuat “tegak lurus” kepadanya menjadi tiket yang nilainya jauh di atas sekadar jabat tangan. Karena, dalam iklim politik seperti ini, kesetiaan dihargai, perbedaan dimaafkan, dan masa lalu bisa dinegosiasikan.
Sejarah Panjang Jurus Cari Selamat
Strategi semacam ini bukan barang baru. Mengutip Tempo (2022), di luar politik murni, tokoh sepak bola nasional pasca-tragedi Kanjuruhan juga merapat ke lingkar kekuasaan sebagai cara meredam tekanan hukum dan publik. Hasilnya? Badai kritik mereda lebih cepat dari perkiraan. Pola ini membuktikan bahwa di Indonesia, kedekatan dengan penguasa sering kali menjadi obat mujarab untuk luka yang belum tentu sembuh karena hukum.
Loyalitas Personal, Bukan Ideologi
Namun di balik efektivitasnya, ada paradoks. Mengutip The Jakarta Post (2024), politik kita kerap menilai hubungan personal dengan pemimpin jauh lebih tinggi daripada konsistensi ideologi atau program. Akibatnya, politisi bisa berpindah dari satu kubu ke kubu lain tanpa merasa perlu meminta maaf pada publik, selama mantra “tegak lurus” diucapkan kepada tuan baru.
Simbiosis Oportunis dan Kekuasaan
Dari perspektif pemimpin, sikap akomodatif memang memberi kesan besar hati. Tapi ada efek sampingnya: ia memupuk budaya politik di mana kesetiaan personal lebih penting daripada integritas publik. Dari perspektif bawahan, “tegak lurus” adalah investasi masa depan. Dari perspektif rakyat? Ini seperti menonton drama lama yang diputar ulang, hanya dengan pemeran baru.
Apakah Selalu Berhasil?
Pertanyaannya, apakah jurus ini selalu berhasil? Mengutip CNN Indonesia (2025), tidak selalu. Ada momen ketika badai terlalu besar, bahkan untuk mereka yang sudah berada di bawah payung penguasa. Namun secara statistik, kedekatan dengan presiden yang juga menguasai partai besar apalagi yang punya reputasi rekonsiliatif tetap menjadi strategi paling aman.
Posisi Lebih Penting dari Pembelaan
Pada akhirnya, moralitas dan integritas kerap menjadi korban pragmatisme. Di hadapan kekuasaan yang akomodatif, loyalis oportunis menemukan habitat subur. Dan di hadapan loyalis oportunis, kekuasaan akomodatif menemukan legitimasi. Sebuah simbiosis yang sulit dipecah, dan tampaknya, sulit pula dihentikan.
Pelajaran yang bisa diambil? Jika ingin selamat di dunia politik kita, jangan hanya punya pembelaan punyalah posisi. Dan posisi terbaik? Berdiri tegak lurus di sisi yang menang.
