Oleh: R. HAIDAR ALWI, M.T., (Cendekiawan/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
PENINGKATAN penilaian publik terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dilaporkan oleh Tempo melalui survei Tempo Data Science (TDS) tidak dapat direduksi sebagai sekadar fluktuasi persepsi jangka pendek. Tapi harus dibaca sebagai indikator konsolidasi legitimasi institusional aparat keamanan negara.
Survei TDS yang dilakukan pada periode 28 Februari hingga 7 Maret 2026 dengan metode tatap muka terhadap 1.260 responden, menunjukkan bahwa 84 persen responden menilai kinerja Polri baik atau sangat baik.
Angka ini secara statistik signifikan karena melampaui ambang mayoritas absolut dan mencerminkan tingkat penerimaan sosial yang tinggi terhadap institusi penegak hukum.
Dalam kerangka teori legitimasi Weberian, kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas Polri tidak hanya ditopang oleh legalitas formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang berbasis pada kepercayaan publik.
Lebih jauh, temuan TDS juga mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat masih merasakan tingkat keamanan yang relatif tinggi dalam kehidupan sehari-hari, yang secara implisit memperkuat korelasi antara persepsi kinerja dan pengalaman empiris warga terhadap situasi keamanan.
Dalam perspektif ekonomi politik keamanan, keamanan merupakan barang publik (public goods) yang keberhasilannya diukur dari tingkat kepuasan kolektif.
Dengan demikian, capaian 84 persen bukan sekadar angka persepsi, melainkan refleksi dari efektivitas distribusi keamanan oleh negara melalui Polri.
Hal ini mempertegas bahwa legitimasi Polri sedang bergeser menuju bentuk performance-based legitimacy, yaitu legitimasi yang dibangun melalui kinerja nyata dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Konsistensi temuan ini juga diperkuat oleh survei eksternal yang relevan, di mana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri dalam pengamanan mudik Lebaran 2026 mencapai 84,1 persen, dengan rincian 80,6 persen puas terhadap kelancaran lalu lintas, 81,7 persen puas terhadap keamanan perjalanan, dan 79,4 persen percaya pada pengamanan lingkungan permukiman.
Selain itu, kebijakan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,8 persen.
Data ini menunjukkan adanya konsistensi lintas survei bahwa kinerja Polri tidak hanya dinilai positif secara umum, tetapi juga pada aspek-aspek operasional spesifik yang menjadi core function institusi kepolisian.
Dalam analisis kebijakan publik, konsistensi lintas indikator ini merupakan bukti kuat bahwa output kebijakan bersifat tangible dan terukur.
Momentum mudik Lebaran sebagai operasi pengamanan terbesar di Indonesia berfungsi sebagai stress test institusional bagi Polri. Kompleksitas pengelolaan mobilitas jutaan orang dalam waktu singkat menuntut kapasitas koordinasi, prediksi risiko, serta efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
Tingginya tingkat kepuasan publik dalam konteks ini menunjukkan bahwa Polri berhasil mengelola situasi berisiko tinggi dengan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis perencanaan.
Dalam kerangka governance, keberhasilan ini mencerminkan kemampuan state apparatus dalam melakukan koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai stabilitas sosial.
Dengan demikian, capaian tersebut bukan sekadar keberhasilan operasional, melainkan indikator kematangan institusional.
Peningkatan penilaian publik yang signifikan ini juga mengindikasikan terjadinya proses repositioning institusional Polri.
Dalam teori institutional recovery, institusi yang sebelumnya mengalami tekanan legitimasi dapat memulihkan kepercayaan melalui kombinasi reformasi internal dan peningkatan kinerja eksternal.
Data TDS yang menunjukkan dominasi penilaian positif mengindikasikan bahwa Polri telah memasuki fase pemulihan kepercayaan yang relatif stabil.
Transformasi ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari coercive policing menuju service-oriented policing, di mana aparat tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meskipun kejahatan konvensional seperti pencurian masih menjadi tantangan, hal tersebut tidak secara langsung menggerus legitimasi institusional selama persepsi keamanan publik tetap berada pada level tinggi.
Dalam literatur kriminologi, keberhasilan sistem kepolisian tidak diukur dari eliminasi total kejahatan, melainkan dari kemampuan menurunkan risiko dan meningkatkan rasa aman masyarakat.
Oleh karena itu, selama indikator persepsi keamanan dan kepuasan publik menunjukkan tren positif yang konsisten—seperti tercermin dalam angka 84 persen dari survei TDS—maka dapat disimpulkan bahwa Polri berhasil meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola keamanan publik secara makro.
Dengan demikian, temuan empiris dari Tempo Data Science menegaskan bahwa peningkatan penilaian terhadap kinerja Polri merupakan refleksi dari penguatan legitimasi berbasis kinerja yang terukur.
Dalam konteks negara demokrasi yang menuntut akuntabilitas dan responsivitas aparat, capaian ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya mempertahankan fungsi tradisionalnya sebagai penegak hukum, juga berhasil bertransformasi menjadi institusi pelayanan publik yang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat.
Jakarta, 12 April 2026
