Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Selamat datang di Mitra Kepolisian
"Menulis berita bukan sekadar informasi — tapi tanggung jawab nurani."
Belitung, LiraNews – Pemuda Pancasila Belitung mengecam keras Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup yang dilakukan DPRD Kabupaten Belitung dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tanjong Batu Belitong Indonesia (BUMD) yang berlangsung di Ruang Bamus, Senin (12/7/2021).
“Seharusnya RDP dilaksanakan secara terbuka. Rakyat harus mengetahui apa yang dibahas wakilnya di DPRD,”ujar Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Belitung M Yusup.
Pria yang akrab di sapa Bung Black ini mengingatkan, jangan sampai rapat rahasia seperti ini terulang lagi. MPC Pemuda Pancasila akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait permasalahan ini agar segala semuanya bisa jelas dan terang benderang.
RDP tertutup antara DPRD Kab Belitung dan Pemda Belitung jelas melanggar norma. Apalagi kali ini rapat dengan perusahaan BUMD.
Baca Juga:
Secara normatif, lanjut Yusup, semua rapat DPRD itu pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD).
Namun Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, tidaklah berdiri sendiri. Sebab ketentuan Pasal 90 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD, menyebutkan secara eksplisit bahwa, “Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, wajib dilakukan secara terbuka”.
“Frase kata “wajib” dalam ketentuan tersebut, berarti tanpa pengecualian, alias tidak boleh tidak, harus dilakukan secara terbuka oleh DPRD. Hal ini bertujuan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengawasi setiap materi yang dibahas oleh DPRD,” tuntas YuYusu
Konsultasi
Hubungi Kami
