Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
TUDUHAN yang dilontarkan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bukanlah kritik demokratis. Itu adalah bentuk paling rendah dari politik insinuasi. Menyerang kehormatan pribadi ketika tidak mampu menyerang kebijakan dengan data dan bukti.
Demokrasi modern mengenal satu prinsip mendasar. Kritik yang sehat harus berbasis fakta, bukan gosip; berbasis bukti, bukan prasangka; berbasis akuntabilitas, bukan pembunuhan karakter.
Ketika tuduhan personal dilempar tanpa satu pun verifikasi yang dapat diuji publik, maka yang sedang dipertontonkan bukan keberanian moral, melainkan kepanikan politik.
Dunia internasional telah lama melihat pola seperti ini sebagai bentuk “sexualized political disinformation”, yakni penggunaan insinuasi moral dan seksual untuk merusak legitimasi tokoh politik tanpa perlu membuktikan kesalahan nyata. Yang demikian itu adalah teknik politik usang yang muncul ketika argumen substantif runtuh.
Ketika tidak mampu membuktikan korupsi, tidak mampu membuktikan penyalahgunaan kekuasaan, tidak mampu membuktikan pelanggaran hukum, maka yang diserang adalah kehidupan pribadi dan relasi personal.
Ironisnya, serangan ini justru memperlihatkan kelemahan penuduh sendiri. Sebab kedekatan antara Presiden dan pembantu utamanya adalah hal yang normal dalam seluruh sistem presidensial di dunia.
Presiden Amerika Serikat memiliki Chief of Staff yang sangat dekat. Perdana Menteri Inggris memiliki inner circle yang sangat eksklusif. Presiden Prancis memiliki secrétaire général de l’Élysée yang mengendalikan akses administratif paling sensitif. Tidak ada demokrasi yang berjalan tanpa orang kepercayaan.
Maka kedekatan kerja antara Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya bukan skandal. Yang menjadi skandal justru adalah upaya sistematis mengubah relasi profesional menjadi bahan fitnah publik tanpa bukti apa pun.
Ini bukan sekadar serangan kepada dua individu, tapi serangan terhadap martabat institusi kepresidenan Indonesia.
Ketika seorang Presiden dapat dihantam dengan insinuasi personal tanpa dasar, maka standar diskusi publik sedang diturunkan ke titik paling dangkal.
Politik tidak lagi berbicara tentang ekonomi, pangan, pertahanan, lapangan kerja, atau masa depan negara, tetapi tentang rumor, gosip, dan pembunuhan karakter.
Publik Indonesia harus menyadari bahwa fitnah politik selalu bekerja dengan pola yang sama. Tuduhan dilempar setinggi mungkin, lalu bukti tidak pernah datang. Tetapi kerusakan reputasi diharapkan tetap tinggal. Ini adalah teknik propaganda klasik. “Lempar lumpur sebanyak mungkin, sebagian pasti menempel.”
Karena itu, yang sedang diuji hari ini bukan hanya nama Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya, tetapi kedewasaan demokrasi Indonesia sendiri. Apakah bangsa ini akan membiarkan ruang publik dipenuhi fitnah murahan, atau tetap menjaga standar bahwa tuduhan harus dibuktikan?
Jika ada dugaan pelanggaran hukum, bawa bukti. Jika ada dugaan penyalahgunaan jabatan, buka datanya. Jika ada dugaan korupsi, laporkan transaksinya. Tetapi jika yang tersisa hanya insinuasi personal tanpa dasar, maka publik berhak menyimpulkan bahwa tuduhan itu lahir bukan dari kekuatan argumen, melainkan dari keputusasaan politik.
Sejarah demokrasi selalu menunjukkan hal yang sama. Pemimpin yang diserang dengan fitnah personal biasanya bukan karena lemah, tetapi karena dianggap terlalu kuat untuk dilawan secara substantif.
