JAKARTA, mitrakepolisian.com — Ormas Tanduk Majang Nusantara mengatakan jika kemiskinan di Madura turut dikontribusi karena maraknya korupsi selain faktor alam, pendidikan maupun karakter budaya masyarakat Madura. Untuk itu korupsi di Madura, mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif harus dibrantas.
“Madura akan tetap akan menjadi daerah termiskin se-Jawa Timur, jika korupsi merajalela. Jika masyarakat warga Madura tidak memiliki keberanian melawan korupsi di Madura, maka anak-anak dan generasi muda mendatang akan terpuruk,” tegas Ketua Umum Ormas Tanduk Majeng Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH di Jakarta.
Ormas Tanduk Majeng Nusantara, baru dibentuk oleh Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi, Relawan Prabowo, yang dikenal kritis dan vokal itu. Jusuf Rizal, merupakan keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja, serta merupakan salah satu tokoh aktivis korupsi terkemuka Madura sejak tahun 2020 versi wikipedia. Ia juga aktivis pekerja dan buruh, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dan Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).
Menurut data yang diperoleh Ormas Tanduk Majeng Nusantara dari seluruh Kabupaten Kota se-Jawa Timur, empat Kabupaten Madura yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep merupakan daerah termiskin. Ironisnya, Pulau Madura memiliki hampir 100 lokasi sumber migas dan menyumbang 60% migas Propinsi Jawa Timur
Disebutkan data angka kemiskinan di Sampang mencapai 20,61%, kemudian di Bangkalan 18,25%, disusul Sumenep 17,02%, dan Pamekasan 12,77%. Angka ini merupakan terendah se-Jawa Timur, khususnya di Sampang.
“Ini harus menjadi perhatian para tokoh, sesepuh, alim ulama, akademisi, dewan. wartawan maupun civil society organization (CSO). Ormas Tanduk Majeng Nusantara akan mendorong perubahan dengan mengajak masyarakat Madura melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal dengan semangat.
Bagaimana korelasi korupsi para pejabat di Madura turut berkontribusi pada kemiskinan di Madura, tanya medua?
Secara logika menurut, Jusuf Rizal, pria Relawan Prabowo Subianto itu, mengemukakan, banyak dana-dana pembangunan diberbagai sektor, yang semestinya dikucurkan untuk kesejahteraan masyatakat, namun diselewengkan (korupsi) bisa mulai dari Bupati, Kadis, BUMD, Camat hingga Kepala Desa
“Banyak keluhan dari masyarakat adanya hak-hak rakyat yang tidak sampai. Seperti dana kompensasi Petronas Rp.21 Milyar yang tidak sampai kepada masyarakat Nelayan yang berhak. Kemudian dana desa, dll. Itu turut berkontribusi menciptakan kemiskinan ekstream,” tegas Jusuf Rizal.
Berikut Contoh Dampak Korupsi bagi Kemiskinan Madura
Dugaan Korupsi Proyek Perumahan pada tahun 2025, ditemukan dugaan korupsi besar dalam proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (bedah rumah) di Sumenep, Madura, dengan nilai mencapai Rp109 miliar. Proyek ini sangat berpengaruh bagi masyarakat miskin.
Kemudian korupsi Dana Desa. Banyak kasus korupsi dana desa juga terjadi di pulau Madura, yang berkontribusi langsung pada kerugian negara dan menghambat pembangunan infrastruktur desa serta menurunnya kesejahteraan warga.
“Intinya secara umum, korupsi di Madura menghambat perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya memenjarakan penduduk dalam lingkaran kemiskinan,” tegas Jusuf Rizal.
