Sidoarjo, MitraKepolisian – Kabupaten Sidoarjo menempati posisi kedua tertinggi setelah kota Surabaya dengan jumlah penambahan kasus covid-19 di jawa timur.
Data dari Satgas COVID-19 Jatim per14/7/2021 menunjukkan , tambahan kasus sebanyak 1.778 dari Kota Surabaya, 552 dari Sidoarjo, 524 dari Kabupaten Kediri, dan disusul dari daerah lainnya yang ada di Jawa Timur.
Lebih detail dikutip dari situs covid19.sidoarjokab.go.id home Angka Kejadian di Sidoarjo, Update Terakhir pada 15-07-2021 menunjukkan jumlah yang terkonfirmasi Positif 12684 Orang, Sembuh 11742 Orang, Meninggal 647 Orang, Suspect 6417 Orang. [data itu belum termasuk jumlah masyarakat Sidoarjo yang sedang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman) atau kasus yang tidak terlacak oleh Satgas covid-19 Sidoarjo].
Ketua LIRA Disability Care (LDC) Abdul Majid,S.E. mengaku tidak terkejut dalam memahami data yang tersaji itu.
katanya kepada media kamis/15/7/2021.
“Ya data itu mencerminkan masih lemahnya penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo,” kata Majid kepada media Kamis (15/7/2021).
Ia menjelaskan, hingga memasuki minggu kedua PPKM-Darurat, masih banyak terlihat masalah yang belum terselesaikan, seperti banyaknya kerumunan pada kegiatan keagamaan dan perekonomian, juga kegiatan dan penyekatan di jalan-jalan protokol yang berdampak terhadap pengalihan volume kendaraan di jalan-jalan tikus.
Lantas Majid memberikan saran kepada DPRD dan Pemkab untuk segera mengambil tindkan extraordinary berdasarkan data organic di lapangan sebagai pemecahan permasalahan dari sektor hulu [pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif].
Majid yang juga cukup vocal menyuarakan isu-isu inklusi sosial di Sidoarjo itu, sangat sepakat atas rencana Refocusing APBD untuk penanganan pandemi yang saat ini sedang bergulir di DPRD.
Mengapa Refocusing sangat perlu??, sebab saat ini sangat dibutuhkan anggaran untuk mengeksekusi pendirian Rumah Sakit Darurat, Pusat Isolasi, Pemberian Bansos dan stimulasi terhadap geliat roda perekonomian dan sebagainya.
“Sangat membutuhkan dana yang bersumber dari Refocusing,” paparnya.
Data menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk refocusing. Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan dana Rp600 miliar untuk refocusing.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan dana alokasi berapa??, Belum tahu aku,” jawabnya saat ditanya awak media.
Dia menjelaskan, penyesuaian dan refocusing TKDD ini diatur dalam PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
Melalui aturan ini juga, Menkeu menekankan bahwa Pemda harus segera mempercepat eksekusi belanja APBD nya dan meningkatkan efisiensi dari kebijakan dengan menggunakan harga standar satuan regional.
“Jadi hal ini harus segera di eksekusi, apalagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” ungkap Majid.
Untuk diketahui oleh masyarakat, TKDD terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, DAK non fisik, dana insentif daerah dan dana desa.
Di dalam TKDD di tahun 2021 ini, Menkeu meminta dilakukan refocusing karena memang Covid masih menjadi tantangan utama dan (untuk mendukung upaya) pemulihan ekonomi yang sedang lunglai.
Majid yang juga sebagai peneliti demokrasi dan politik bersama Queenslan University of Technology di Australia menyebutk eseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa semuanya harus disesuaikan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
Lebih rinci, dalam rangka refocusing TKKD, Menkeu menjelaskan bahwa penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi.
Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan paling sedikit 8%-nya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung kelurahan dalam rangka kegiatan pos komando kelurahan.
Selanjutnya, Menkeu mengutarakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik.
Esensi Pokok kebijakan DAK Fisik ini adalah diambil dalam rangka untuk peningkatan penanganan Covid dan untuk program padat karya sesuai perintah Presiden Jokowi.
Jadi semua APBD memang harus ditujukan untuk penanganan Covid dan untuk membantu masyarakat termasuk menciptakan kesempatan kerja dengan program padat karya.
“Nah Kemudian sector padat karya apa saja yang harus mendapatkan prioritas di sidoarjo? mungkin sector UMKM dan industri kecil yang paling terkena dampak covid-19,” kata Majid.
Lalu Menkeu pun menegaskan bahwa penanganan Covid-19 juga dilakukan melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan.
Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) diatur untuk perlindungan sosial serta mengatur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi seperti mencari RS rujukan, lokasi Isoman, info layanan kesehatan mandiri yang memang menjadi kebutuhan masyarakatdi saat PPKM Darurat.
Kemudian, Menkeu menjelaskan bahwa penggunaan dana desa bisa digunakan juga untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 300.000,-/KPM/bulan, serta earmarked 8% untuk kegiatan penanganan Covid-19 antara lain untuk program aksi desa aman Covid-19.
Dari uraian data di atas dapat disimpulkan, bahwa refocusing APBD DPRD tahun 2021 yang mencapai Rp.5,5 Triliun harus segera disesuaikan untuk menanggulangi dampak Covid di Kabupaten Sidoarjo.
“Soal dana non prioritas apa yang harus di alihkan, berapa besar dana yang harus disiapkan, ya para wakil rakyat di DPRD dan pejabat eksekutif lah yang lebih paham. Pokoknya harus segera ini, jangan kebanyakan rapat-rapat lagi, ” tegasnya.
“Bagaimana dengan penguatan SATGAS COVID berbasis Desa? ya hal ini menjadi keniscayaan harus segera dioptimalkan lagi, sebagai solusi atas beban kerja Satgas Covid kabupaten yang mulai terlihat megap-megap,” imbuhnya.
“Desa-desa tangguh sebagai basis pertahanan melawan si DELTA ini harus di optimalisasi lagi dong , seperti PSBB waktu itu. Regulasi sudah jelas mengatur, dana sudah ada, nah tunggu apalagi. Ini hanya tinggal menunggu gerak cepat “GERCEP” Bupati dan wakil rakyat saja,” pungkas Majid.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
