Jakarta (MitraKepolisian) – Aktivis Indonesia Satu (AIS) yang terdiri atas organ PPJNA ’98, PIJAR ’98 dan SIAGA ’98 mendorong Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan nota protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kegaduhan politik yang terjadi beberapa waktu terakhir.
“Ketua DPR Ibu Puan Maharani harus sampaikan nota protes kepada presiden Joko Widodo atas kegaduhan yang disebabkan pernyataan beberapa menteri terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode,” demikian disampaikan aktivis ’98 yang terhimpun dalam AIS, Rabu (20/4/2022).
AIS menyatakan dukungan penuh atas pernyataan Ketua DPR Puan Maharani yang meminta dihentikan polemik terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sebagaimana disampaikan pada Selasa, 19 April 2022.
“Pernyataan Ketua DPR RI ini menegaskan tidak akan ada proses legislasi di DPR RI terkait usulan tersebut,” demikian dijelaskan AIS dalam keterangan yang ditandatangani Anto Kusumayudha (Ketum PPJNA ’98), Sulaiman Haikal (Ketua PIJAR ’98), dan Hasanuddin (Koordinator SIAGA ’98).
Sebagai bentuk kesungguhan dan memperkuat kepercayaan masyarakat (publik) terhadap hal ini, AIS pun meminta DPR menyampaikan nota protes kepada Presiden Joko Widodo atas langkah dan polemik yang tercipta akibat ulah beberapa pembantu presiden tersebut.
Secara khusus, mereka menyinggung dugaan informasi yang tidak benar berkaitan “BIG DATA 110 Juta” dan argumentasi yang tidak berdasar atas usulan penundaan pemilu 2024.
Bagaimanapun, kelasnya lagi, hal ini telah menciptakan kegaduhan, mengganggu stabilitas keamanan dan korban kekerasan.
Para aktivis ’98 yang tergabung dalam AIS berpendapat bahwa hal berkaitan dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah peristiwa politik luar biasa (extra ordinary politic), karena berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketidakpastian pelaksanaan Pemilu 2024.
“Nota protes ini untuk mengingatkan bahwa terhadap hal tersebut tidaklah dapat dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, dan menegaskan tidak ada diskriminasi dan pra anggapan, bahwa jika masyarakat yang menciptakan kegaduhan dapat dipidana, sementara para pejabat tidak tersentuh, meskipun telah nyata menyebarkan hoaks,” tandas para aktivis dalam keterangan yang diterbitkan AIS.
Mau punya Media Online sendiri? Tapi gak tau cara buatnya? Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , Jasa pembuatan website berita (media online) Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia. Info dan Konsultasi - Kontak @Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
