Jakarta, MitraKepolisian.com – Agenda strategis Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Kemendikti Saintek tampaknya terhambat jalan terjal.
Bahkan ketika satu langkah bersih-bersih itu hendak dilakukan, muncul huru-hara di lingkungan ASN yang melakukan aksi demo terhadap menteri.
Padahal, bagi ASN melakukan demonstrasi terhadap atasan, dalam hal ini menteri, adalah hal yang sangat tabu.
Lantas, kenapa begitu nekatnya ASN di Kemendikti Saintek melakukan demo yang menjatuhkan martabat Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro di mata publik?
Ketika ditelisik, diketahui salah satu motor demonstrasi itu diduga adalah seorang pejabat ASN Kemendikti Saintek bernama Neni Herlina yang sejak 2016 hingga saat ini menjabat sebagai Pj. Rumah Tangga, juga menjabat sebagai Pranata Humas (Prahum) Ahli.
Beberapa pihak nenilai, dengan posisi yang “nyaman” itu, tentu saja terobosan Menteri Satryo dan Wakil Menteri Stella Christie melakukan bersih-bersih adalah sebuah ancaman.
Pengamat birokrasi dari Lingkar Diskusi Indonesia M Rijal menilai, program strategis, biasanya berpotensi mengganggu tirani birokrasi yang cenderung terganggu kenyamannya.
“Sebab terlalu lama, pada posisi jabatan tertentu bisa jadi candu. Maka menurut saya, meskipun dalam polemik ini sudah ada perdamaian, tetapi rencaan rotasi dalam upaya pembenahan dan bersih-bersih tidak boleh terhambat. Harus tetap dilakukan” kata Rijal.
Tak sedikit pihak yang menduga ada aktor tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk menghambat kebijakan reformasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Dunia pendidikan tinggi sendiri kerap disebut sebagai “sarang mafia” oleh berbagai pengamat. Apalagi, kementerian ini mengelola anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp57 triliun.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp33 triliun) sertementerian Kebudayaan (Rp3 triliun).
Dengan anggaran sebesar itu, tidak menutup kemungkinan terjadi tarik menarik kepentingan yang dapat menghambat program-program prioritas pemerintah.
“Nah, menurut saya, rencana rotasi dan upaya penataan itulah yang kemungkinan mengusik beberapa pejabat yang sudah kadung lama dan nyamam di posisinya, karena terancam rotasi,” pungkas Rijal.