mitrakepolisian.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyoroti kinerja Gubernur Riau Abdul Wahid yang tampaknya tenang-tenang saja, padahal di wilayahnya ada kasus yang sangat memilukan, yaitu bocah Sekolah Dasar (SD) inisial K (8 Tahun) meninggal dunia diduga akibat bullying, gara-gara berlatarbelakang minoritas.
“Saya ingin menyoroti kinerja Gubernur Riau ya, Abdul Wahid. Ini kinerjanya kayak apa? Kok masalah intoeran dan diskriminasi di sekolah terjadi, tapi sepertinya nyantai-nyantai aja dia soal ini,” kata Habib Syakur kepada liranews.com lewat sambungan telepon WA, Senin (2/6/2025).
Habib Syakur menilai masalah intoleransi umat beragama yang menjadi latarbelakang kekerasan (bullying) menewaskan bocah SD di Indragiri Hulu merupakan tanggung jawab negara. Dalam hal ini ya Gubernur Riau.
“Ini lalai. Jelas ini lalai kalau hal seperti ini terjadi. Kok masalah suku agama minoritas masih jadi persoalan dan pemerintah abai,” tukas Habib Syakur.
Sebelumnya memang ramai diberitakan seorang siswa SD di Indragiri Hulu, Riau, inisial K (8) diduga meninggal akibat kekerasan. Orang tua korban yang tak terima atas kematian anaknya melapor ke pihak kepolisian.
Setelah di autopsi, ditemukan banyak kejanggalan seperti memar dan pendarahan pada bagian perut dan usus. Namun polisi belum bisa menyampaikan secara pasti apa penyebab kematian korban.
Nah, bagi Habib Syakur, jika benar terjadi bullying terhadap anak SD minoritas, maka Gubernur Riau harus bertanggungjawab dan harus dievaluasi.
Apalagi Habib Syakur melihat ada sengakrut pembagian tugas di pimpinan Provinsi Riau, dimana wakil Gubernur Riau kurang mendapatkan porsi tugas.
“Saya khawatir ada perseteruan nih, antara Gubernur Riau Abdul Wahid dengan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto. Harusnya kan Wakil Gubernur difungsikan dengan maksimal karena tugas pemerintah itu saking banyaknya, gitu loh,” kata Habib Syakur.
Bagi Habib Syakur, perselisihan antara Gubernur dan Wakil Gubernur tak akan pernah selesai, selama egoisme masih menghinggapi Gubernur. Dalam hal ini Abdul Wahid.
“Harus bagi tugas. Kalau endak begitu enggak selesai. Persoalan akan makin panjang,” lanjut Habib Syakur.
Ulama asal Malang Raya ini juga menyoroti masalah di Riau yang sangat kompleks dan beragam. Terutama terkait intoleransi dan kerukunan antar umat beragama serta etnis.
“Gubernurnya ini mewakili partai PKB ya. Seharusnya menjiwai ruh perjuangan Gus Dur dalam mewujudkan pluralisme, harmoni kebangsaan. Bukan sebaliknya malah abai. Iya dong,” tandas Habib Syakur.
“Ini masalah (bullying berbau SARA) sangat serius. Otonomi daerah DI Provinsi Riau tak akan bisa berjalan kalau begini model kepemimpinannya,” lanjutnya.
Lantas, apakah perlu diberi sanksi? Habib Syakur menilai sanksi itu sangat perlu. Bahkan menjadi keharusan agar menjadi pelajaran.
“Sanksi itu harus dong. Perlu dikasi sanksi adat. Hukum adat Indonesia dalam hal ini Riau. Agar tidak keterlaluan, sibuk dengan konflik, tapi masalah di masyarakat tak tertangani,” tuntas Habib Syakur.