Jakarta, MitraKepolisian.com – Kajian tentang Dasa Sila Bandung harus mengerucut pada sikap mental dan keteguhan Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi eskalasi geopolitik global.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta menyelenggarakan Forum Diskusi Publik bertema “Relevansi Dasa Sila Bandung di Tengah Ancaman Keberlanjutan Perang AS vs Iran”, Rabu, 22 April 2026.
Bertempat di Kedai Tempo, Jakarta Timur, forum ini dihadiri oleh beragam kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, aktivis gerakan sosial, praktisi hukum dan hubungan internasional, hingga jurnalis dan masyarakat umum.
Forum ini bertepatan dengan momentum peringatan 71 tahun Konferensi Asia-Afrika 1955, yang merupakan sebuah momen bersejarah ketika bangsa-bangsa Asia dan Afrika bersatu mendeklarasikan sepuluh prinsip perdamaian dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Dasa Sila Bandung.
Tujuh puluh satu tahun kemudian, dunia kembali dihadapkan pada ancaman konflik berskala besar: ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memantik perang dunia terbuka dengan dampak geopolitik yang masif bagi seluruh kawasan dunia, termasuk Indonesia
Forum menghadirkan dua narasumber dengan keahlian saling melengkapi: Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D. (ekonomi politik global dan neo-imperialisme) serta Tjahyadi Budiman (geopolitik dan ketahanan ekonomi nasional).
Sejarah dan Akar Persoalan yang Kompleks
Dalam pemaparannya, Airlangga Pribadi Kusman menekankan bahwa konflik AS-Iran tidak bisa dibaca secara dangkal sebagai persoalan nuklir semata.
Apa yang menjadi akar persoalan, jauh lebih struktural: sejak Presiden Nixon memutus hubungan dolar dengan emas pada 1970-an, fondasi hegemoni AS tidak lagi bertumpu pada produksi, melainkan pada dominasi dolar sebagai mata uang cadangan dunia.
Iran, yang membangun jaringan transaksi ekonomi intensif bersama China dan Rusia, menjadi ancaman nyata bagi pondasi finansial yang dibangun sejak lama tersebut.
“Mengapa AS menghantam Iran saat ini? Karena imperialisme AS mulai tumbang, sehingga ia menunjukkan keseramannya,” papar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pola serupa lebih dulu juga terjadi pada Irak yang diserang setelah berani bertransaksi minyak dengan Eropa , dan Venezuela, yang dikepung embargo setelah membangun kemitraan ekonomi dengan China.
Dalam kerangka ini Bung Angga membaca serangan AS terhadap Iran bukan sebagai bentuk dari kekuatan yang sedang berjaya, melainkan sebagai kekuatan yang sedang panik menghadapi erosi hegemoninya.
Sementara itu, China yang mengadopsi sosialisme dengan pasar tanpa meninggalkan otoritas politik yang kuat justru muncul sebagai New Emerging Force yang semakin solid, sebagaimana pernah diantisipasi Soekarno melalui konsep semangat zaman atau Zeitgeist ala Hegel.
Kedaulatan dan Trisakti Bung Karno
Tjahyadi Budiman menghadirkan kasus Iran sebagai pelajaran konkret tentang kemandirian bangsa. Pasca-Revolusi 1979, Iran menghadapi invasi militer yang didukung AS dan Soviet sekaligus, disusul embargo ekonomi yang berlangsung hingga hari ini. Namun dalam dua tahun pertama konflik (1980–1982), Iran berhasil membalik keadaan dan bertahan.
Kunci ketahanan Iran, menurut Tjahyadi, terletak pada konsistensi menjalankan tiga pilar yang mengingatkan pada Trisakti Soekarno: berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Alih-alih bergantung pada impor persenjataan, Iran mempelajari teknologi rudal yang dibelinya dari negara lain, lalu memproduksinya sendiri.
Embargo yang mestinya melumpuhkan justru mendorong Iran memutus ketergantungan dari kapitalisme internasional dan membangun kepentingan ekonominya secara leluasa.
Yang tak kalah penting, Iran berhasil menyatukan elit politik dan rakyat kecil dalam satu barisan, Sebuah soliditas nasional yang bersumber dari cinta tanah air dan meritokrasi sistem politik, di mana kepemimpinan lahir dari orang-orang berpendidikan yang benar-benar mengabdi pada negara dan bangsa.
Kedua narasumber sepakat bahwa Konferensi Asia-Afrika 1955 harus dibaca bukan sebagai artefak sejarah, melainkan sebagai taktik historis yang visioner.
Soekarno saat itu memahami bahwa rakyat Asia-Afrika tidak bisa benar-benar merdeka selama masih terjerat kemiskinan dan kebodohan, dan bahwa imperialisme, dalam esensinya, tidak akan pernah membiarkan Indonesia hidup berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkembang seturut kebudayaannya sendiri.
Tujuh puluh satu tahun kemudian, logika itu masih berlaku. Di tengah perang dagang yang memukul banyak negara termasuk Indonesia dan ancaman konflik AS-Iran yang berpotensi mengguncang jalur energi dan rantai pasokan global, prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung justru semakin relevan.
Yaitu: penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, kesetaraan antarbangsa, dan penyelesaian sengketa secara damai.
“Dasa Sila Bandung bukan warisan museum. Ia adalah panduan hidup bangsa-bangsa yang menolak dijadikan bidak dalam permainan kekuatan besar. Di tengah ancaman perang AS-Iran yang nyata, Indonesia harus tegas berdiri di atas prinsip penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi, dan solidaritas antarbangsa — bukan terseret ke dalam orbit kepentingan salah satu pihak yang bertikai.
Pernyataan Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy Sunda Se.
Bung Dendy menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak bisa ambigu di tengah eskalasi konflik global.
“Ketika dunia mendorong kita untuk memilih kubu, justru di situlah Dasa Sila Bandung paling relevan sebagai pengingat bahwa Indonesia memiliki identitas bangsa dan tradisi diplomatik tersendiri yang tidak bisa digadaikan demi kepentingan sesaat, atau bahkan kepentingan segelintir orang” ujarnya.
Forum ditutup dengan kesimpulan bersama yang mencakup:
1. Desakan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dan independen dalam merespons eskalasi konflik AS-Iran berdasarkan prinsip Dasa Sila Bandung.
2. Penolakan terhadap segala bentuk tekanan untuk memihak salah satu kekuatan besar.
3. Seruan untuk menghidupkan kembali semangat solidaritas Asia-Afrika sebagai platform perjuangan negara dunia ketiga.
Antusiasme peserta yang hadir dari berbagai latar belakang menjadi penanda bahwa kesadaran publik terhadap dinamika geopolitik global dan konsistensi identitas diplomatik Indonesia semakin menguat, khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat sipil.
