Jakarta, mitrakepolisian.com – Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan kapasitas profesional dan terukur dalam mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jakarta.
Melalui operasi preventif berbasis intelijen, Polri berhasil mengamankan 101 orang yang diduga kuat hendak memicu kerusuhan di tengah aksi buruh yang berlangsung damai.
“Langkah ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi ruang demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan destruktif,” kata Cendekiawan Bangsa, Ir. R Haidar Alwi kepada insan pers di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Dari hasil pengamanan, aparat Korps bhayangkara menemukan sejumlah barang berbahaya seperti bom molotov, bahan bakar, ketapel, hingga paku beton—indikasi kuat adanya niat terorganisir untuk menciptakan kekacauan.
Haidar Alwi, pendiri lembaga kajian Haidar Alwi Institute (HAI) itu menyebut Polri secara tegas membedakan antara peserta aksi buruh yang menyampaikan aspirasi secara sah dengan kelompok yang berpotensi melakukan tindakan anarkis.
“Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan pengamanan, karena menjaga hak konstitusional buruh untuk berdemonstrasi sekaligus mencegah eskalasi konflik yang dapat merugikan masyarakat luas,” papar Haidar.
Haidar juga mengungkap hal yang lebih menarik dan prestisius, bahwa meskipun ditemukan indikasi kuat adanya rencana kerusuhan, Polri tidak serta-merta mengambil langkah represif berlebihan.
Seluruh pihak yang diamankan tidak langsung ditahan, melainkan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.
“Ini mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan humanisme dalam praktik penegakan hukum,” tandas Haidar.
Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB itu menyebut keberhasilan Polri selalu melampaui ekspektasi. Buktinya, pengamanan tidak berhenti pada penanganan di tingkat lapangan, tapi lebih dalam lagi hingga aktor intelektual.
Pendalaman terhadap dugaan aliran dana yang menggerakkan kelompok perusuh menunjukkan komitmen aparat untuk membongkar jaringan di balik layar, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang memanfaatkan momentum aksi buruh untuk tujuan tertentu.
“Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari sekadar respon insidental menuju strategi penegakan hukum yang sistemik,” jelas Haidar yang telah mendirikan lembaga Haidar Alwi Care (HAC) sebagai gerakan sosial kerakyatan.
Ia pun menyebut keberhasilan pengamanan May Day 2026 menjadi bukti, bahwa stabilitas dan kebebasan dapat berjalan beriringan ketika negara hadir secara tepat.
Haidar mengingatkan tanpa intervensi preventif yang dilakukan Polri tersebut, potensi kerusuhan bukan hanya mengancam keselamatan publik, tetapi juga berisiko merusak legitimasi gerakan buruh itu sendiri.
Dengan demikian, langkah Polri patut diapresiasi sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi yang sehat. Aksi buruh tetap berlangsung aman, aspirasi tetap tersampaikan, dan masyarakat luas terhindar dari dampak negatif konflik sosial.
“Polri sekali lagi menegaskan komitmennya menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan, serta menindak tegas setiap upaya yang mengancam ketertiban umum,” tuntas Haidar Alwi.
